Demokrasi membawa perubahan dalam relasi kekuasaan, yang mengalihkan fokus kajian pada masyarakat (society centric). Masyarakat saat ini menjadi subjek seiring dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat lokal, demokratisasi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi. Politik lokal tidak sama dengan desentralisasi meskipun diantara keduanya terdapat hubungan yang erat. Politik lokal berbicara mengenai pemencaran kekuasaan pada dimensi spatial serta batas-batas siosio -kultural yang melingkupinya sedangkan desentralisasi merupakan pemencaran kekuasaan yang dapat dilakukan secara internal pemerintah (dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) atau pemencaran kekuasaan dari pemerintah kepada pasar, semipasar, atau non govermental organization. Pada intinya, dasar dari politik lokal adalah pemencaran kekuasaan. Prinsip yang sama menjadi ciri dari demikrasi. Karena itu, berbicara mengenai politik lokal akan selalu berkaitan dengan demokrasi tingkat lokal.

B.C. Smith (1985) mengungkapkan keterkaitan antara demokrasi dan desentralisasi, bahwa demokratisasi sesungguhnya merupakan perwujudan dari desentralisasi kekuasaan.  Desentralisasi kekuasaan juga mencakup pembentukan institusi supra maupun infrastruktur politik tingkat lokal, termasuk rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik di level lokal. Para pemimpin politik inilah yang akan berperan sebagai pengambil keputusan (dicision maker) di daerah dan bertanggung jawab pada masyarakat yang memilihnya.

Dalam perspektif ini, pemerintah daerah memegang peranan dalam mewujudkan kebebasan politik warganya, melindunginya dari penyalahgunaan kekuasaan, dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi rakyatnya untuk menikmati sumber daya politik. Demikian pula, dengan adanya pemerintah daerah maka partisipasi politik, kontrol politik, akuntabilitas, dan transparansi akan lebih terjamin.

Politik lokal juga menjadi tempat dimana budaya berdemokrasi dibentuk. Dalam politik lokal, orang belajar menghargai bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingannya sekaligus juga belajar menentukan prioritas dari sejumlah kepentingan tersebut. Infrastruktur demokrasi mulai ditumbuhkan dari tingkat lokal, berbagai kelompok kepentingan, partai politik, lembaga legislatif, dan pemerintah lokal merupakan institusi-institusi dimana pembelajaran politik ini berlangsung. Dengan demikian, perspektif ini memandang politik lokal sebagai ide yang sidnifikan secara politis dalam perwujudan nilai-nilai demokrasi. Politik lokal menjadi penting untuk dipelajari karena melalui dinamika politik di tingkat lokal, suara masyarakat dapat didengar dan eksistensi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih cepat dan lebih dekat pada masyarakat.

Disinilah keterkaitan antara dinamika politik lokal dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah menjadi signifikan. Politik lokal seyogyanya menjadi “sekolah” untuk belajar berdemokrasi, belajar mengelola kekuasaan yang disebarkan dari pemerintah pusat ke pada daerah, sekaligus belajar menubuhkan kapasitas masyarakt. Dalam konsep governance, setidaknya ada tiga pilar yang harus diberdayakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yakni: pilar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tanpa penguatan kapasitas dari ketiga pilar ini, maka hubungan kekuasaan yang setara tidak akan terwujud, bahkan justru memunculkan hegemoni dari salah satu pilar.

Demokratisasi dalam mekanisme rekrutmen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang setara tersebut karena para pemimpin politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai decision maker dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan melalui proses rekrutmen terbuka diharapkan akan memunculkan ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat, sehingga idenya nanti akan terwujud transparansi bagi masyarakat, sehingga idealnya nanti akan terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi harus melibatkan stakeholders lainnya, sehingga desentralisasi tidak berhenti di level elit tapi juga dinikmati oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Melalui pemilihan secara langsung, diharapkan jarak antara pimpinan politik dengan masyarakat akan semakin pendek, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengotrol kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Permasalahannya, hingga saat ini di Indonesia, belum ada mekanisme sanksi politik yang terlembaga, dimana masyarakat dapat menghukum para pemimpin politik yang ingkar janji. Mekanisme rotasi kekuasaan terbatas melalui pemilu atau pilkada selama lima tahun sekali, sementara diantara rentang waktu periode kekuasaan, pemimpin politik tidak dapat diganti sekalipun kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini menjadi penyebab munculnya berbagai pemikiran tentang demokrasi alternatif yang dapat menjembatani antara politik lokal dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah.